Sri Mulyani Sebut Pinjaman RI untuk Bayar Utang Masa Lalu. Data Komplitnya Bikin Kaget….!!

Sri Mulyani Sebut Pinjaman RI untuk Bayar Utang Masa Lalu. Data Komplitnya Bikin Kaget….!!

"Kita
mengalami defisit keseimbangan primer Rp 111,4 triliun. APBN yang punya
keseimbangan primer defisit dianggap APBN kurang sehat, jadi pengelolaan APBN
harus hati-hati," kata Sri Mulyani di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta,
Selasa (16/8/2016). 

Ia menjelaskan,
keseimbangan primer yang defisit menandakan pinjaman atau utang yang dilakukan
untuk membayar bunga utang. "Indikator kita meminjam bukan untuk
investasi, tapi untuk menservis utang masa lalu," ujar Mantan Direktur
Pelaksana Bank Dunia itu.

Pelaku
usaha atau investor, bahkan pemerintah sebuah negara, diakuinya bukan hanya
melihat postur APBN dari sisi defisit anggaran saja, tapi juga defisit pada
keseimbangan primer. Harapannya defisit mendekati nol atau bahkan positif. 

"Jadi
jika kemampuan APBN justru menjadi predator karena tidak bisa mendanai belanja
dari penerimaan, maka itu tanda-tanda kondisi APBN yang perlu diperbaiki,"
papar Sri Mulyani.

Indonesia,
Ia menuturkan, harus mampu mengelola utang dengan tingkat suku bunga serendah
mungkin berdasarkan inflasi. Kondisi ini berbeda dengan Amerika Serikat (AS)
yang memiliki kemudahan berutang dengan suku bunga nol persen, dan Jepang yang
menerapkan suku bunga negatif. 

"Jadi
ada negara yang pemerintahannya bukan bayar interest (bunga) kalau meminjam,
malah dibayarin interest-nya oleh bond holders. Sedangkan Indonesia tidak punya
kemewahan seperti itu, sehingga kita harus hati-hati dalam pengelolaan APBN
kita," jelas Sri Mulyani.

Dari data
Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran pembayaran bunga
utang sebesar Rp 221,4 triliun di RAPBN 2017. Jumlah ini lebih tinggi dibanding
APBN Perubahan 2016 yang dipatok Rp 191,2 triliun. 

Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan
melaporkan total utang pemerintah pusat sampai dengan posisi Juni 2016 menembus
Rp 3.359,82 triliun. Jumlah ini membengkak dari posisi utang bulan sebelumnya
yang sebesar Rp 3.323,36 triliun. 

Sejak Kapan RI Berutang untuk Bayar Bunga Utang? Ini Datanya

Jakarta
-Kondisi keseimbangan primer dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) 2017 kurang sehat. Keseimbangan primer berada dalam posisi
defisit, yang artinya pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.

Keseimbangan
primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara
di luar pembayaran bunga utang. Bila pendapatan lebih besar dari belanja negara
di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif atau
surplus.

Sejak
kapan keseimbangan primer defisit?

Dalam
data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip detikFinance, Kamis
(18/8/2016, defisit pada keseimbangan primer ini terjadi sejak 2012.

Pada
2010, keseimbangan primer tercatat surplus atau positif dengan realisasi Rp
41,5 triliun. Ini artinya penerimaan negara lebih besar dari belanja negara di
luar pembayaran bunga utang. Jadi pemerintah kala itu masih memiliki dana dari
penerimaan negara untuk membayar bunga utang.

Setahun
berikutnya, kondisi keseimbangan primer mulai menipis. Surplus pada
keseimbangan primer hanya Rp 8,8 triliun. Namun ini masih dianggap sehat dari
sisi pengelolaan anggaran negara.

Pada 2012, keseimbangan primer mulai defisit sebesar Rp 52,7
triliun. Begitu pun yang terjadi pada 2013, dengan besaran defisit Rp 98,6
triliun, lalu 2014 defisit sebesar Rp 93,2 triliun.

Lewat
kondisi defisit ini, berarti pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan untuk
membayar bunga utang dari hasi penerimaan negara. Pemerintagh harus mencari
utang baru untuk membayar bunga utangnya.

Menguak 'Rekor' SBY, Tercatat Sbg Presiden dgn Jumlah Hutang
Yg Paling Memprihatinkan

Dramatis
Peningkatan Utang SBY

Di Masa
Presiden SBY APBN Indonesia di era Orde Reformasi, telah meningkat jumlahnya
sekitar lima belas kali dibanding APBN pada akhir Orde Baru. Pada saat yang
sama, meningkat pula utang pemerintah Indonesia yang mencapai lebih dari 300
persen dibanding utang di masa Orde Baru.

Peningkatan
jumlah utang terjadi secara dramatis di masa pemerintahan Presiden SBY.
Selama 9
(sembilan) tahun masa pemerintahan SBY dari 2005-2013, total utang yang
dilakukan pemerintahannya sebesar Rp 1.496,12 triliun dengan perincian:

Tahun
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
Tahun
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
Tahun
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
Tahun
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
Tahun
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
Tahun
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
Tahun
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
Tahun
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
Tahun
2013: Rp 2.273,76 triliun (27,5%)
Oktober
2014: Rp 2.602,8 triliun

Tercatat
Rp 207 triliun utang negara akan jatuh tempo pada akhir 2014. Utang jatuh tempo
itu terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 143 triliun atau setara
dengan 69%, dan sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp 64 triliun atau 31%.
(Sumber: Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, yang dikutip DetikFinance, 28/10/2013).

Rezim SBY
mempertahankan banyak kementerian dan lembaga negara yang didirikan, serta
pembentukan daerah baru seperti kabupaten, kota dan provinsi, sehingga banyak
menghabiskan anggaran belanja. Selain itu, pemerintah tidak hidup sederhana,
hemat dan efektif dalam menggunakan anggaran belanja negara, dan terus menambah
jumlah pegawai, sehingga anggaran belanja negara banyak terkuras untuk membayar
belanja pegawai.
Akhirnya
beban negara untuk membayar cicilan utang pokok dan bunga sangat besar dan
terus meningkat jumlahnya.

Sebagai
gambaran :
Tahun 2010
– Cicilan
utang pokok Rp 124,68 triliun
– Cicilan
bunga Rp 105,65 triliun,
Total cicilan
utang pokok dan bunga Rp 230,33 triliun
Tahun 2011
– Cicilan
utang pokok Rp 141 triliun
– Cicilan
bunga Rp 106 triliun Total
Total
cicilan utang pokok dan bunga Rp 247 triliun
Tahun 2012
– Cicilan
utang pokok Rp 139 triliun
– Cicilan
bunga Rp 122,13 triliun
Total
cicilan utang pokok dan bunga Rp 261,13 triliun
Tahun 2013
– Cicilan
utang pokok Rp 160,421 triliun
– Cicilan
bunga Rp 111,798 triliun
Total
cicilan utang pokok dan bunga Rp 272,219 triliun
Tahun
2014 (periode Januari-Agustus 2014 )
– Cicilan
utang pokok Rp Rp 156,751 triliun
– Cicilan
bunga Rp 86,199 triliun.
Total
cicilan utang pokok dan bunga Rp 242,95
(Dikutip
dari data Kementerian Keuangan, Jumat, 19/9/2014)

3
Bulan, Pemerintah RI Cicil Utang Rp 78 Triliun

Jakarta
-Pada Januari-Maret 2015, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.795,84,
naik dari posisi bulan sebelumnya Rp 2.744,36 triliun. 

Mengutip
data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa
(21/4/2015), total pembayaran cicilan utang pemerintah sepanjang Januari-Maret
2015 (kuartal I-2015) adalah Rp 78,618 triliun, atau 18,99% dari pagu, atau
yang dialokasikan di APBN. Sepanjang Januari-Desember 2014, pemerintah membayar
pokok utang sebesar Rp 370,472 triliun atau 96,5% dari pagu APBN.

Tahun
2015 Indonesia Bayar Utang Rp 413,8 Triliun

Pemerintah
Indonesia menganggarkan Rp 413,946 triliun pada tahun 2015 untuk pembayaran
utang. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 151,968 triliun pembayaran bunga dan Rp
261,978 triliun pembayaran pokok utang.

Sri Mulyani Sebut Pinjaman RI untuk Bayar Utang Masa Lalu. Data Komplitnya Bikin Kaget….!!
Sri Mulyani Sebut Pinjaman RI untuk Bayar Utang Masa Lalu. Data Komplitnya Bikin Kaget….!!