Hebat DPRD Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Beralasan agar Tidak Korupsi (Selengkapnya)

Hebat DPRD Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Beralasan agar Tidak Korupsi (Selengkapnya)

 

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

Ketua Asosiasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman
Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden
Joko Widodo Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar
menghindari praktik korupsi.

"Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk
lembaga yang kami cintai ini," kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi
Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8/2016) kemarin.

Acara tersebut dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan
Wiranto.

Lebih lanjut, Lukman
menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah
mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan
dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati
Soekarnoputri.

Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang
Yudhoyono, PP itu tak pernah direvisi.

"Bapak Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tetapi,
saya yakin Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah
bangsa," kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini.

Respons Jokowi

Dalam sambutannya,
Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah
(PP) yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD.

PP tersebut antara lain mengatur tunjangan
komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan
kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah
tangga pimpinan DPRD.

"Ini 100 persen sudah setuju," kata Jokowi yang langsung disambut
sorakan dan tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir.

Namun, Jokowi melanjutkan, PP tersebut tidak bisa
diberlakukan sekarang.

Sebab, pemerintah sedang
melakukan penghematan anggaran. Jokowi meminta para anggota DPRD maklum dan
bersabar.

"Pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang. Saya minta kita semua
pakai perasaan," ucap Jokowi.

Para anggota DPRD yang semula bersemangat pun
mendadak kembali lesu.

Jokowi menyadari, PP ini sudah 13 tahun
diperjuangkan oleh Adkasi. Ia juga pernah menjanjikan PP ini segera terbit.

Jokowi pun akhirnya
menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun
ini.

"Tetapi yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah
13 tahun, saya tahu sekali," kata Jokowi yang akhirnya kembali disambut
tepuk tangan para anggota DPRD.

 

Hebat DPRD Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Beralasan agar Tidak Korupsi (Selengkapnya)
Hebat DPRD Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Beralasan agar Tidak Korupsi (Selengkapnya)